keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
PPDB Dibanjiri Siswa Titipan, Ternyata Di Sini Celahnya
Pendidikan

PPDB Dibanjiri Siswa Titipan, Ternyata Di Sini Celahnya

PPDB Dibanjiri Siswa Titipan, Ternyata Di Sini Celahnya

PPDB Dibanjiri Siswa Titipan, Ternyata Di Sini Celahnya
PPDB Dibanjiri Siswa Titipan, Ternyata Di Sini Celahnya

Praktik jual beli kursi selalu mewarnai proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Sejumlah peluang bangku kosong di sekolah seringkali dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memberikan akses bagi siswa “titipan”.

Irjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Daryanto menjelaskan, peluang jual beli kursi bisa terjadi karena siswa yang lolos di sebuah sekolah tidak mendaftar ulang. Akibatnya bangku yang kosong dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan kecurangan.

“Tentu jual beli kursi sudah tak benar. Mau dipakai sistem zonasi

atau tidak dan itu sudah wilayahnya teman-teman inspektorat di daerah. Kalau ada kursi kosong, karena siswa saat pendaftaran ulang tak daftar,” jelasnya dalam konferensi pers, Selasa (12/7).

Semestinya, kata Daryanto, kursi yang kosong itu diberikan bagi siswa sesuai urutan nama batas terakhir saat proses seleksi. Sehingga PPDB akan berjalan dengan adil.

“Misalnya ada urutan nama terakhir yang tidak masuk seleksi, berikan pada nama urutan yang selanjutnya. Jangan diberikan orang lain,” tegasnya.

Daryanto menyebut praktik jual beli kursi sudah menodai sistem pendidikan

. Hal itu tidak sejalan dengan semangat membangun pendidikan karakter yang digaungkan pemerintah.

“Jangan ada laagi lembaga pendidikan itu dinodai dengan praktik-praktik jual beli kursi. Kita kan sudah sepakat ya perkuat pendidikan karakter, kalau ini berjalan bagaimana bisa perkuat karakter,’ paparnya.

Daryanto menegaskan sekolah yang terbukti melakukan jual beli kursi akan menerima sanksi keras. Kepala sekolahnya akan dipecat.

“Sanksi berat adalah dipecat. Oknum PNS dalam struktural, maka kepala sekolahnya dinonaktifkan. Kalau oknum di luar struktural, aparat penegak hukum yang bertindak. Pakai mekanisme penegakan hukum bisa dipidana. Karena itu, lakukan PPDB dengan baik dan benar jangan lakukan yang aneh-aneh,” tandasnya.

 

Sumber :

https://www.thecontentscoop.com/technology-reshaping-indonesian-education/