keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
Perkembangan Interoperabilitas
Pendidikan

Perkembangan Interoperabilitas

Perkembangan Interoperabilitas

Perkembangan Interoperabilitas
Perkembangan Interoperabilitas

 

Sebelum sistem database tersedia, adalah

sangat sulit untuk berbagi pakai data atau file yang dibuat oleh beberapa aplikasi secara independen dimana sangat tergantung akan jenis aplikasi dan platorm yang digunakan. Untuk mengatasi kesulitan ini, file-file yang otonomi dirubah menjadi koleksi yang tersentral sebagai sebuah database. Pendekatan ini mulai dilakukan pada era 70’an. Karena perkembangan kebutuhan, teknologi, infrastruktur, harga hardware maka model pendekatan interoperabilitas menjadi selalu berubah dari waktu ke waktu.

Tujuan dari sistem terintegrasi adalah untuk memberikan sebuah antarmuka (interface) dari berbagai sumber data. Sebagai ilustrasi, ada banyak informasi yang tersedia di WWW tentang traveling, seperti perusahaan penerbangan, hotel, persewaan mobil, restauran, tempat wisata dan sebagainya.

 

Permasalahan Interoperabilitas

Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat telah mendorong perkembangan e_Government, dimana diharapkan nantinya masyarakat akan dapat berinteraksi secara langsung melalui beberapa website yang dirancang pemerintah guna mendapatkan layanan publik yang lebih optimal. Di nergara manapun di dunia ini, adanya pengembangan e-Government bertujuan meningkatkan Good Governance, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pekerja di lembaga pemerintahan, pemerintah kepada masyarakat dan pemerintah kepada dunia usaha. Saat ini pengembangan e-Government di Indonesia sangat bervariasi. Ada sejumlah departemen atau pemerintah daerah yang sudah maju dalam menerapkan e-Government, ada juga departemen atau daerah yang masih tertinggal.

Hal ini terjadi karena belum adanya standar penerapan e-Government pada lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah. Selain itu, aplikasi-aplikasi e-Government yang dikembangkan tidak memiliki interoperabilitas sehingga mengalami kesulitan untuk dapat mengintegrasikan seluruh basis data yang tersedia menjadi sebuah basis data nasional. Interoperabilitas didefinisikan sebagai kemampuan organisasi pemerintah untuk saling berbagi dan mengintegrasikan informasi dan proses kerjanya, dengan memanfaatkan sekumpulan standar yang baku. Penetapan standar baku, kebijakan, dan standar teknologi telematika terkait, dimaksudkan sebagai bangun arsitektur layanan yang terintegrasi dengan strategi secara spesifik melibatkan system elektronik yang mendukung proses kerja atau usaha :

–          Antar lembaga pemerintah.

–          Antara pemerintah dan masyarakat secara langsung.

–          Antara pemerintah dan sektor usaha.

 

Interoperabilitas tidak untuk dipahami sebagai sekedar penyiapan oleh suatu lembaga sentral

yang bekerja memfasilitasi, mendiktekan spesifik sistem, dan proses baku. Lebih dari itu interoperabilitas harus merupakan konsensus pengaplikasian bersama kerangka kerja (framework) yang telah ditetapkan. Dengan menerapkan kerangka kerja ini, masing-masing lembaga tetap akan berwenang membuat keputusan terkait pemilihan solusi perangkat keras dan lunak. Beberapa kesulitan yang ada untuk dapat dilakukan interoperabilitas dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

–          Tidak memiliki dokumentasi sistem.

–          Belum tersedianya kamus data (data dictionary) yang jelas.

–          Adanya perbedaan persepsi mengenai interoperabilitas.

–          Belum dikenalnya interoperabilitas sistem informasi.

–          Belum merasa perlu adanya interoperabilitas sistem informasi.

–          Belum menyadari perlunya berbagi (sharing) data antar sistem.

 

Manfaat Interoperabilitas

Dengan diterapkannya interoperabilitas sistem informasi pada instansi masyarakat, banyak manfaat yang dapat diperoleh, antara lain :

–          Masyarakat dapat lebih mudah dalam dalam hal pengelolaan dan pengaksesan data.

–          Pelayanan publik bagi masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien.

–          Pengambilan keputusan oleh masyarakat menjadi lebih baik, relevan, akurat dan tepat waktu karena informasi cepat diperoleh.

–          Sharing informasi, sehingga koordinasi program antar institusi lebih mudah.

–          Dengan informasi yang makin baik, akan menciptakan iklim berdemokrasi yang lebih bagus.

Sumber : https://www.kuliahbahasainggris.com/